Menteri Malaysia: Penilaian AS Tidak Adil
Perdagangan manusia tidak bisa diatasi dalam waktu satu malam
Malaysia akan meminta penjelasan dari kedutaan besar Amerika Serikat (AS) terkait laporan Departeman Luar Negeri AS yang menempatkan Malaysia dalam daftar hitam perbudakan modern. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, kemarin mengatakan bahwa justifikasi di luar kontrol pemerintah Malaysia adalah tidak adil.
"Saya perlu tahu apa yang menjadi isu di sini. Jika ini berada dalam kontrol kami, kami akan melakukan apapun untuk mengatasinya, tetapi tentu saja ada batasan-batasan," kata Hishammuddin, seperti dikutip dari laman harian The New Straits Times, Kamis 18 Juni 2009. "Perbatasan dan batas pantai kami tidak sangat tertutup dan mereka harus realistis tentang ini dan menganggap kondisi ini sebagai pertimbangan."
Dia mengatakan, masalah perdagangan manusia tidak bisa diatasi dalam waktu satu malam. "Kami akan mendapat perhitungan yang benar dan akuran dari kedutaan AS. Seperti yang kami lakukan pada 2007, ini bukan sesuatu yang baru," tandas Hishammuddin.
Malaysia kembali masuk daftar hitam (Tier 3 Watch List) dalam Laporan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons Report) 2009 versi Departemen Luar Negeri AS. Dua tahun lalu Malaysia berada dalam daftar yang sama. Namun, setahun kemudian Malaysia berhasil naik peringkat ke "Tier 2 Watch List" karena dianggap telah melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar. Tahun ini, Malaysia kembali turun peringkat.
Menurut Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, perdagangan manusia sama saja dengan bentuk perbudakan modern.
Hishammuddin mengaku tidak terkejut dengan laporan itu, tetapi pemerintah tidak akan mengeluarkan nota protes. Sanksi yang bisa dihadapi adalah tidak menerima bantuan non-kemanusiaan dan non-perdagangan dari AS.
"Apa dampaknya? Jika sanksi ekonomi yang diberlakukan, itu tidak akan mempengaruhi posisi kami dalam kondisi ekonomi lemah saat ini. Perdagangan manusia adalah isu internasional dan mereka tidak punya keberanian selain memasukkan Malaysia ke level itu. Namun ini bukan berarti Malaysia tidak memiliki tanggung jawab atas komunitas global," terang Hishammuddin.
Hishammuddin juga mengatakan, komite kabinet urusan pekerja asing dan komite urusan pekerja legal telah bergabung menjadi satu dan akan diketuai Deputi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. "Mereka akan mendiskusikan soal pengungsi, pekerja ilegal, anak jalanan, dan soal lain," kata Hishammuddin.
"Kami sadar sepenuhnya akan tanggung jawab kami dalam isu-isu ini. Saya akan melakukannya tanpa tekanan dari siapapun karena ini adalah tanggung jawab kami," pungkas Hishammuddin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar