Tim Mega-Pro: Pernyataan SBY Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan akan ada kelompok yang menduduki kantor KPU karena tak puas dengan hasil pilpres dalam pidatonya kemarin dinilai menuding pasangan capres dan cawapres lainnya sebagai pihak yang tidak siap kalah dalam pilpres 2009.

ADVERTISEMENT

Anggota Tim Advokasi pasangan Mega-Prabowo, Arteria Dahlan menyayangkan pernyataan SBY tersebut. "Ada sinyalemen bahwa dalam penyampaian keberatan dalam sidang KPU nanti diartikan bahwa kami tidak siap kalah," kata Arteria dalam keterangan pers bersama di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Arteria mengatakan pernyataan SBY itu telah menimbulkan sikap tidak saling percaya tak hanya di kalangan elit tapi juga di kalangan akar rumput. "Menyesatkan, memperkeruh dan menghangatkan kondisi politik yang sebenarnya sudah cukup kondusif," lanjut Arteria.

Padahal menurut Arteria, SBY seharusnya justru berupaya mempersatukan bangsa melawan terorisme. Arteria juga menyinggung bahwa fakta dan bukti yang disebutkan SBY dalam pidatonya kemarin tidak perlu disebarkan ke publik karena merupakan konsumsi internal dan berstatus rahasia negara. "Artinya pengungkapan info intelijen di depan publik merupakan pembongkaran rahasia negara dan itu melanggar UU," tandas Arteria.

http://id.news.yahoo.com/kmps/20090719/tpl-tim-mega-pro-pernyataan-sby-menyesat-81d2141.html

Laporan Perdagangan Manusia Deplu AS

Malaysia Masuk Daftar Perbudakan Modern, Malaysia kini masuk daftar bersama Arab Saudi, Kuwait dan negara Afrika

Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiati

Malaysia kembali masuk daftar hitam perbudakan modern versi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Dalam daftar tahunan yang dirilis Selasa lalu, AS juga menambahkan enam negara Afrika ke dalam daftar hitam (watch list). Negara-negara tersebut adalah Chad, Eritrea, Nigeria, Mauritania, Swaziland, dan Zimbabwe.

Seorang aktivis di Malaysia menganggap bahwa laporan perdagangan manusia (Trafficking in Persons (TIP) Report) tahun 2009 yang disusun Departemen Luar Negeri AS merupakan laporan yang wajar. Ini mengingat masih belum optimalnya peran Malaysia dalam berupaya mengatasi perdagangan manusia.

"Laporan ini memang ada benarnya terkait dengan penyelundupan tenaga kerja, yang termasuk dalam bentuk perbudakan," direktur lembaga Tenaganita, Irene Fernandez, seperti yang dikutip di laman harian The Star, Rabu 17 Juni 2009.

"TIP Report 2009," seperti yang dimuat di laman Departemen Luar Negeri AS, merupakan laporan tahunan yang menganalisis upaya 173 negara dalam menindak perdagangan manusia dengan tujuan kerja paksa, prostitusi, militer, dan alasan lain. Sebanyak 17 negara yang masuk dalam daftar hitam bisa menghadapi sanksi, termasuk tidak menerima bantuan AS yang tidak berkaitan dengan kemanusiaan dan perdagangan.

"Ini adalah perbudakan modern, kejahatan yang menyebar di dunia, sehingga orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan bisa menyediakan orang-orang untuk mengalami penyiksaan demi keuntungan finansial," kata Menteri Luar Negeri Hillary Clinton saat mengumumkan laporan tersebut. "Laporan Perdagangan Manusia" menyebutkan, krisis ekonomi global juga meningkatkan perdagangan manusia.

Laporan itu menyebutkan bahwa Malaysia tidak hanya gagal untuk mematuhi sepenuhnya standar minimum untuk menghapus perdagangan manusia. Malaysia juga tidak melakukan upaya signifikan untuk berusaha membasmi perdagangan manusia.

Dalam laporan tahun lalu, Malaysia berhasil "diangkat" masuk ke daftar negara yang harus diawasi karena dianggap melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar. Sedangkan pada tahun 2007, Malaysia berada dalam daftar hitam.

Laporan tahun ini menyebutkan bahwa sementara pemerintah Malaysia mengambil langkah-langkah awal untuk memerangi perdagangan seksual, pemerintah masih harus menghalangi sepenuhnya perdagangan pekerja di Malaysia.

Fernandez mengungkapkan bahwa sebenarnya dia dan kalangan aktivis hak asasi manusia di Malaysia telah menyinggung kepada pemerintah mengenai buruknya masalah penanganan penyelundupan manusia.

"Kami juga telah menggelar sejumlah diskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah, namun tidak ada yang bergerak," kata Fernandez mengomentari laporan TIP setebal 324 halaman yang dirils Selasa, 16 Juni 2009. Dia mengingatkan bahwa negara-negara yang masuk dalam daftar hitam (watch list) kemungkinan bisa menghadapi sanksi dari AS.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin Tun Hussein, menuntut penjelasan dari Amerika Serikat atas laporan TIP itu. "Kami ingin minta penjelasan apa kriteria yang menyebabkan Malaysia masuk dalam daftar hitam," kata Hishammuddin.

Dia mengungkapkan bahwa Malaysia kini bekerja sama dengan Australia dan Inggris dalam membuat perjanjian tripartit atas perdagangan manusia.

Negara yang tetap berada dalam daftar adalah sekutu-sekutu AS, seperti Arab Saudi dan Kuwait. Selain negara sekutu AS, Kuba, Fiji, Iran, Myanmar, Korea Utara, Papua New Guinea, Sudan, dan Suriah, juga berada dalam daftar laporan Deplu AS untuk tahun 2009. Sementara negara yang dihapus dari daftar adalah Qatar, Oman, Aljazair, dan Moldova.

http://dunia.vivanews.com/news/read/67628-malaysia_masuk_daftar_perbudakan_modern

Malaysia Masuk Daftar Hitam Perbudakan Modern

Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiati

Menteri Malaysia: Penilaian AS Tidak Adil
Perdagangan manusia tidak bisa diatasi dalam waktu satu malam

Malaysia akan meminta penjelasan dari kedutaan besar Amerika Serikat (AS) terkait laporan Departeman Luar Negeri AS yang menempatkan Malaysia dalam daftar hitam perbudakan modern. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, kemarin mengatakan bahwa justifikasi di luar kontrol pemerintah Malaysia adalah tidak adil.

"Saya perlu tahu apa yang menjadi isu di sini. Jika ini berada dalam kontrol kami, kami akan melakukan apapun untuk mengatasinya, tetapi tentu saja ada batasan-batasan," kata Hishammuddin, seperti dikutip dari laman harian The New Straits Times, Kamis 18 Juni 2009. "Perbatasan dan batas pantai kami tidak sangat tertutup dan mereka harus realistis tentang ini dan menganggap kondisi ini sebagai pertimbangan."

Dia mengatakan, masalah perdagangan manusia tidak bisa diatasi dalam waktu satu malam. "Kami akan mendapat perhitungan yang benar dan akuran dari kedutaan AS. Seperti yang kami lakukan pada 2007, ini bukan sesuatu yang baru," tandas Hishammuddin.

Malaysia kembali masuk daftar hitam (Tier 3 Watch List) dalam Laporan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons Report) 2009 versi Departemen Luar Negeri AS. Dua tahun lalu Malaysia berada dalam daftar yang sama. Namun, setahun kemudian Malaysia berhasil naik peringkat ke "Tier 2 Watch List" karena dianggap telah melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar. Tahun ini, Malaysia kembali turun peringkat.

Menurut Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, perdagangan manusia sama saja dengan bentuk perbudakan modern.

Hishammuddin mengaku tidak terkejut dengan laporan itu, tetapi pemerintah tidak akan mengeluarkan nota protes. Sanksi yang bisa dihadapi adalah tidak menerima bantuan non-kemanusiaan dan non-perdagangan dari AS.

"Apa dampaknya? Jika sanksi ekonomi yang diberlakukan, itu tidak akan mempengaruhi posisi kami dalam kondisi ekonomi lemah saat ini. Perdagangan manusia adalah isu internasional dan mereka tidak punya keberanian selain memasukkan Malaysia ke level itu. Namun ini bukan berarti Malaysia tidak memiliki tanggung jawab atas komunitas global," terang Hishammuddin.

Hishammuddin juga mengatakan, komite kabinet urusan pekerja asing dan komite urusan pekerja legal telah bergabung menjadi satu dan akan diketuai Deputi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. "Mereka akan mendiskusikan soal pengungsi, pekerja ilegal, anak jalanan, dan soal lain," kata Hishammuddin.

"Kami sadar sepenuhnya akan tanggung jawab kami dalam isu-isu ini. Saya akan melakukannya tanpa tekanan dari siapapun karena ini adalah tanggung jawab kami," pungkas Hishammuddin.

http://dunia.vivanews.com/news/read/67645-menteri_malaysia__penilaian_as_tidak_adil

Rencana Pemerintah Malaysia Beri 1 Hari Libur

Majikan Keberatan Jatah Libur Bagi Pembantu
Sebagian majikan khawatir para pembantu bisa terpengaruh hal buruk

Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiati

VIVAnews - Para pengguna jasa pembantu rumah tangga asal Indonesia di Malaysia keberatan dengan proposal pemerintah mengenai jatah satu hari libur setiap pekan bagi pembantu rumah tangga. Mereka justru khawatir para pembantu bisa terpengaruh hal buruk jika dibiarkan bebas di hari libur.

Seperti dikutip dari laman harian The Star, Kamis 18 Juni 2009, para majikan merasa bahwa hari libur adalah sesuatu yang harus dibahas antara pekerja dan majikan, dan tidak didikte oleh hukum.

Seorang ibu rumah tangga yang meminta disebut sebagai Azizah mengatakan, pembantu rumah tangganya dari Indonesia selama 13 tahun tidak pernah meminta hari libur, dan dia tampak senang bekerja untuk keluarga Azizah secara full time. "Kemana mereka akan pergi sendiri jika mereka mendapat hari libur?" kata Azizah.

Majikan lain, W.H. Khoo, 44 tahun, mengungkapkan kekhawatiran karena menurutnya, pembantu-pembantu itu akan kebingungan dan ada ancaman bahaya kalau mereka berkumpul bersama orang-orang yang salah. "Saya mengajak pembantu saya nonton film dan berbelanja. Tapi saya tidak mendukung proposal hari libur wajib bagi pembantu," katanya.

Jim, 62 tahun, yang bekerja di sebuah perusahaan dagang mengatakan, dia tidak merasa keberatan mengajak pembantunya pergi bersama keluarganya. Namun dia mengkhawatirkan keselamatan pembantunya kalau dia harus bepergian seorang diri.

Sementara itu, presiden Federasi ASEAN untuk Kesehatan Mental dan Penyakit Kejiwaan, Prof Dr Mohamad Hussain Habil, mengatakan, satu hari libur saja tidak cukup. Dia juga mengatakan bahwa pembantu rumah tangga harus diperlakukan sama dengan pekerja lain berdasarkan undang-undang tenaga kerja.

Hussain menambahkan, sebuah panduan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa diterapkan pada pembantu mereka juga harus disusun untuk majikan.

http://dunia.vivanews.com/news/read/67663-majikan_keberatan_jatah_libur_bagi_pembantu

Prabowo: Repot Jadi Orang Kaya di Indonesia

Sabtu, 13 Juni 2009, 16:42 WIB
"Kalau ada pengusaha dipanggil ketua umum partai pasti langsung stres."

Calon wakil presiden, Prabowo Subianto menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan di depan masyarakat Tionghoa, termasuk beberapa LSM dan media massa berbahasa Mandarin di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta Utara. Menurut Prabowo tak mudah menjadi kaya di Indonesia.

"Di Indonesia, repot juga jadi orang kaya, punya keuntungan sedikit diperas kanan kiri," kata Prabowo, Sabtu 13 Juni 2009.

Pemerasan, tambah Prabowo, bisa dilakukan siapa saja. "Kalau ada pengusaha dipanggil ketua umum partai pasti langsung stres," kata Prabowo.

Ditanya soal target pertumbuhan ekonomi yang dipatok dua digit, Prabowo mengatakan dia memiliki tim ekonomi yang sudah mempelajari fakta dan data. "Berdasarkan data tersebut kita memang mampu mencapai angka pertumbuhan tinggi," kata dia, yakin.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga menjelaskan visi ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Megawati-Prabowo.

Ekonomi kerakyatan, kata dia, menggarisbawahi bahwa sumber daya ekonomi bangsa harus dimanfaatnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Apakah ini berbau sosialis? Kalau kita mau jujur hampir semua sistem ekonomi di dunia saat ini adalah kompromi antara yang terbaik dari sistem sosialis dan kapitalis," jelas dia.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto (Partai Gerindra) tercatat paling banyak hartanya dibanding calon lain yaitu Rp 1.579.376.223.359 dan US$ 7.572.916.


http://politik.vivanews.com/news/read/66322-prabowo__repot_jadi_orang_kaya_di_indonesia

Prabowo: Ekonomi Kerakyatan Bukan Sosialis

Sabtu, 13 Juni 2009, 14:47 WIB
Tak ada sistem ekonomi yang murni. "Pemerintah membantu orang kaya maupun orang miskin."

Calon wakil presiden, Prabowo Subianto menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan di depan masyarakat Tionghoa, termasuk beberapa LSM dan media massa berbahasa Mandarin di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta utara.

Menurut Prabowo, visi ekonomi yang diusungnya bertujuan mengoreksi sistem ekonomi yang saat ini berlaku. "Masalahnya koreksi ini menimbulkan banyak tanda tanya dan kontroversi, padahal penjelasannya sangat sederhana," kata dia Sabtu 13 Juni 2009.

Ekonomi kerakyatan, kata dia, menggarisbawahi bahwa sumber daya ekonomi bangsa harus dimanfaatnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Apakah ini berbau sosialis? Kalau kita mau jujur hampir semua sistem ekonomi di dunia saat ini adalah kompromi antara yang terbaik dari sistem sosialis dan kapitalis," jelas dia.

Ekonomi kerakyatan, tambah Prabowo, bukan berarti mengharamkan kapitalisme yang memungkinkan kebebasan inovasi, dinamika, dan mengakui kepemilikan individu. "Ini bagus untuk mendukung pembangunan, tapi kalau kita membiarkan dalam tahap sebebas-bebasnya, hal itu bisa mengakibatkan orang miskin dan lemah makin tertinggal jauh," tambah dia.

Prabowo lantas mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy. "Kalau masyarakat tak bisa menyelamatkan dan membantu yang miskin, maka mereka kita juga tak bisa membantu yang kaya," kata dia. Dalam ekonomi kerakyatan, tambah dia, juga ditekankan menjadi kaya adalah kejayaan.

"Sistem kerakyatan mengambil jalan tengah, campuran, the third way. Tidak ada yang murni sosialis," kata dia. Prabowo mengatakan konsep ekonomi kerakyatan seperti dilakukan negara lain yakni Jepang, Korea, China, dan Singapura.

"Pemerintah membantu orang kaya maupun orang miskin," kata dia.

Negara-negara itu, lanjut Prabowo, menganjurkan warganya jadi kaya. Karena tujuan pembangunan suatu bangsa adalah agar kita menjadi kaya," kata Prabowo, kali ini mengutip kata-kata Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang kebetulan adalah ayahnya sendiri.

Sebelumnya, Ketua Forum Demokrasi Kebangsaan (Fordeka), Hartono mengatakan masyarakat Tionghoa memertanyakan dampak ekonomi kerakyatan bagi pengusaha. Selain itu dipertanyakan juga target pertumbuhan ekonomi dua digit yang dijanjikan pasangan Megawati-Prabowo.

http://politik.vivanews.com/news/read/66297-prabowo__ekonomi_kerakyatan_bukan_sosialis

Masyarakat Tionghoa Undang Cawapres

Sabtu, 13 Juni 2009, 15:10 WIB
Inilah Jawaban Prabowo Soal Tragedi Mei 1998
Jawaban diungkap di depan masyarakat Tionghoa. "Itu bukan proyek dan suruhan saya."


Kekerasan yang terjadi pada Mei 1998 tak hanya sekedar catatan hitam dalam lembaran sejarah Indonesia, tapi juga luka bagi para korban dan keluarga korban kekerasan. Termasuk masyarakat Tionghoa yang harta bendanya dirampas. Apalagi para perempuan Tionghoa korban pemerkosaan biadab.

Prabowo Subianto yang saat peristiwa tersebut menjabat sebagai Panglima Komando Angkatan Darat memberi penjelasan soal dugaan keterlibatannya.

"Saya memang dituduh melakukan banyak hal termasuk dituduh melakukan kudeta tapi bukti sejarah menunjukan saya tidak melakukan kudeta karena saya percaya pada prinsip-prinsip demokrasi," kata dia depan masyarakat Tionghoa, termasuk beberapa LSM dan media massa berbahasa Mandarin di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 13 Juni 2009.

Kata Prabowo, saat itu menjaga stabilitas jadi fokus utama. "Saat itu saya adalah pejabat dalam suatu pemerintahan, setelah itu ada pergantian rezim. Apa yang oleh satu pemerintahan disebut sebagai penahanan, oleh pemerintahan selanjutnya bisa diartikan sebagai penculikan," kata dia.

Sebagai Pangkostrad, kata Prabowo, dia mengambil tanggung jawab. "Itu bukan proyek dan suruhan saya," kata dia. Prabowo lalu mengaku sudah ada rekonsiliasi. "Namun, saya juga minta maaf," kata dia.

Selain menjawab pertanyaan pengunjung soal peristiwa Mei 1998, Prabowo juga membagi-bagikan buku berjudul 'Huru-hara Mei 1998' karya Fadli Zon, yang saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kerusuhan terjadi di Indonesia pada 13 Mei - 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa. Selain itu banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa juga menjadi sasaran amuk massa, terutama di Jakarta dan Surakarta. Juga terdapat puluhan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dalam kerusuhan tersebut.

Pada peringatan 11 tahun peristiwa Mei 1998, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di kantor Kontras mengadakan 'May Tribunal', sebagai representasi pengadilan rakyat. Mereka menuntut Pengadilan HAM ad hoc mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa itu.


http://politik.vivanews.com/news/read/66304-inilah_jawaban_prabowo_soal_tragedi_mei_1998

Mega Siang Ini Datangi Korban Lumpur Sidoarjo

Minggu, 14 Juni 2009, 10:49 WIB
Mega akan menghadiri 4 dari 12 desa yang terendam lumpur Sidoarjo untuk berdialog.

Calon Presiden Megawati Soekarnoputri siang ini, Minggu 14 Juni 2009 akan menggelar kampanye di tempat pemukiman warga korban lumpur Sidoarjo.

Megawati dijadwalkan akan melakukandialog dengan warga di empat desa dari 12 desa yang terendam lumpur panas itu.

"Beliau (Mega) akan melakukan dialog dengan 4 desa, dari 12 desa yang terendam," kata Frimaji, salah satu tim sukses PDIP Jatim.

Mega-Prabowo mengikuti serentetan kampanye Capres-cawapres di beberapa wilayah di Jawa Timur.

http://politik.vivanews.com/news/read/66374-mega_siang_ini_datangi_korban_lumpur_sidoarjo

Prabowo Janjikan 24 Juta Lapangan Pekerjaan

Sabtu, 13 Juni 2009, 22:47 WIB
Prabowo mengatakan salah satu contohnya adalah bagaimana mengubah 50 juta hektar hutan.

VIVAnews - Calon wakil presiden dari Partai Gerindra yakin kalau program ekonominya akan membumi dan merakyat. Dia mengatakan telah mengeluarkan program aksi yang menjadikan kebijakan pro rakyat tapi tidak menyingkirkan pengusaha.

Prabowo mengatakan salah satu contohnya adalah bagaimana mengubah 50 juta hektar hutan Indonesia yang rusak dan tidak produktif menjadi produktif.

"Hutan gundul yang ada bisa kita jadikan untuk produktif untuk produksi bioethanol," kata dia kepada para jemaat kristiani dalam dialog 'Bagaimana Masa Depan Bangsa' di Ruang Serba Guna GBI REM, Jakarta Utara, Sabtu 13 Juni 2009.

Hitungan Prabowo, kalau setiap hektar lahan bisa menyerap 6 orang tenaga kerja, maka dengan empat juta hektar saja, pemerintahan Megawati Prabowo akan bisa menciptakan 24 juta tenaga kerja baru.

"Kuncinya bagaimana kita butuh visi, dan tidak boleh ragu," ujarnya.

Ia membandingkan dengan kenyataan bagaimana Jembatan Suramadu itu sekarang ada, padahal dulu tidak terbayangkan. "Mungkin sebentar atau belasan tahun lagi, jembatan Jawa-Sumatera juga bisa. Kadang-kadang kita takut berpikir dulu ke depan, padahal ini bukan loncatan," ujar dia.

Kata dia, Indonesia tidak boleh ragu untuk melangkah.

Dengan begitu, lanjutnya, 24 juta masyarakat yang seharusnya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), ke depan tidak akan ada lagi yang menerima. "Kita punya keunggulan, sehingga kita harus berdayakan itu," ujarnya.

http://politik.vivanews.com/news/read/66350-prabowo_janjikan_24_juta_lapangan_pekerjaan

Prabowo-Mega Tolak Privatisasi Pendidikan

Jum'at, 29 Mei 2009, 09:24 WIB
“Saya sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih dengan Megawati."
VIVAnews - Calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, menentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai menjadi salah satu instrumen privatisasi pendidikan.

“Saya sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih dengan Megawati bahwa kami menentang UU BHP,” kata Prabowo di acara Ring Politik ANTV di Hotel Crowne Plaza, Jakarta.

Prabowo juga mengatakan sudah mempertimbangkan untuk merevisi isi UU BHP jika kelak menang dalam pemilihan presiden 2009. “Kalau perlu dicabut,” kata Prabowo.

Prabowo menolak privatisasi pendidikan karena dia menilai menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga miskin perguruan tinggi.

Prabowo mengatakan pendidikan merupakan kunci pembangunan Indonesia. Karena itu, Prabowo mendorong investasi yang besar di sektor ini.

“Makanya kami akan melakukan investasi besar di sektor pendidikan. Antara lain untuk perbaikan kesejahteraan guru, dan dosen. Kurikulim juga harus diperbaiki,” kata Prabowo.

Tujuan investasi di sektor pendidikan, kata Prabowo, antara lain untuk mengamankan kekayaan nasional yang tiap tahun jebol.

Prabowo mengemukakan buruknya penanganan dan pengelolaan pendidikan merupakan sumber penderitaan dan kerusakan.

http://nasional.vivanews.com/news/read/61780-prabowo_mega_tolak_privatisasi_pendidikan

Prabowo Subianto

Tanpa Pancasila Indonesia Tak Bisa Bertahan
"Pancasila memang baik, tanpa Pancasila, Indonesia tidak bisa bertahan," kata Prabowo.
Sabtu, 13 Juni 2009, 20:49 WIB

VIVAnews - Calon wakil presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, bangsa Indonesia sebetulnya adalah suatu bangsa yang punya ciri khas yang tidak sama dengan negara lain. Sifat itu adalah kemajemukan.

"Kita Bhineka Tunggal Ika. Tidak banyak yang seperti kita, hanya beberapa negara yang sukses, misalnya Amerika Serikat dan India. Mereka ada berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa daerah, tapi bisa bergabung karena punya tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan bersama," kata Prabowo saat acara dialog dengan para pemuda Kristen di Gedung REM, Apartemen Robinson, Jalan Jembatan Dua, Jakarta Utara, Sabtu, 13 Juni 2009.

Prabowo mengatakan, kemajemukan ini mempengaruhi cara hidup. "Di Papua saja ada 300 bahasa daerah, hampir tiap lembah bahasanya lain. Tapi kita bisa bersatu, ini ciri khas," kata dia.

Selain itu, kata dia, bangsa Indonesia punya kecemerlangan. Negara Indonesia besar, jumlah penduduk besar tapi semua hanya memilih bahasa suku minoritas yaitu bahasa Indonesia. "Itu dari Riau, suku Riau ini sekarang hanya 7 juta. Ini yang menyatukan sekian ratus suku bangsa," katanya.

Kecemerlangan kedua, setelah 17 Agustus, para pemimpin agama berkumpul dan tercipta konsensus besar. Agama mayoritas bukan agama negara, artinya semua agama diberi tempat yang sama dan sederajat untuk mendapat tempat yang layak, dalam keadaan saling menghormati dan melindungi.

Ketiga, pemimpin bangsa ini terdahulu punya filosofi dasar Pancasila yang bisa diterima oleh semua unsur masyarakat. Itu menjadi ideologi mempersatukan bangsa ini. "Tapi ini sering kita lupakan," kata Prabowo.

"Pancasila memang baik, tanpa Pancasila, saya khawatir Indonesia tidak bisa bertahan," kata dia.

http://nasional.vivanews.com/news/read/66343-tanpa_pancasila_indonesia_tak_bisa_bertahan

MALINGSIA MULAI KETAKUTAN

Jika Terbukti, Panglima Laut Malaysia Siap Minta Maaf

Kamis, 11 Juni 2009 - 09:18 wib

JAKARTA - Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jafar menyatakan siap meminta maaf kepada Indonesia terkait masalah Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia.

Namun, permohonan maaf ini akan disampaikan Laksamana Abdul jika terbukti telah terjadi tindakan yang merugikan Indonesia oleh tentara Malaysia.

"Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jafar menyatakan permohonan maaf terhadap Indonesia, jika benar telah terjadi pencerobohan terhadap Indonesia di Ambalat," kata Wakil Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra kepada okezone, Kamis (11/6/2009).

Seperti diketahui, Yusron serta anggota Komisi I lainnya telah bertemu dengan Malaysia untuk menyatakan sikap tegas DPR mengenai kepemilikan Ambalat. Yusron menuturkan, kedatangannya beserta rombongan disambut baik oleh pihak Malaysia.

Dalam pertemuan itu, didapati dua hal pokok. Pertama, Deplu Malaysia akan mempercepat penyelesaian konflik Ambalat. Kedua, tentara laut Malaysia berjanji akan menjauhkan diri dari kapal laut TNI Angkatan Laut untuk menghindari class fisik. (lsi)

http://news.okezone.com/read/2009/06/11/1/228135/1/jika-terbukti-panglima-laut-malaysia-siap-minta-maaf

Deplu Malaysia Janji Selesaikan Konflik Ambalat

Kamis, 11 Juni 2009 - 08:04 wib

JAKARTA - Pertemuan Komisi I DPR dengan pihak Malaysia terkait konflik Indonesia-Malaysia mengenai blok Ambalat, menghasilkan dua poin penting.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra kepada okezone, Kamis (11/6/2009).

"Dua hal pokok yang dicapai, pertama Deplu Malaysia mengatakan akan mempercepat penyelesaian konflik Ambalat," ungkapnya.

Kemudian poin kedua, lanjut Yusron, tentara laut Malaysia berjanji akan menjauhkan diri dari kapal laut TNI Angkatan Laut. "Hal ini untuk menghindari class fisik antara keduanya," ujar Yusron.

Saat ditanya mengenai bentuk penyelesaian yang dijanjikan Malaysia, Yusron mengatakan hal ini bukan wewenangnya melainkan wewenang Departemen Luar Negeri.

"Itu wewenang Deplu Malaysia dan Deplu Indonesia. Nanti kami hanya menyampaikan pada Deplu kita dan akan ada penyelesaian dari mereka," tuturnya.

Seperti diketahui, perwakilan dari Komisi I DPR telah bertemu dengan pihak Malaysia kemarin. Sebagai ketua rombongan dari Komisi I Yusron menyatakan dengan tegas kedatangannya bukan untuk berunding tapi menyatakan sikap politik DPR bahwa kawasan laut Ambalat adalah milik Indonesia. (lsi)

http://news.okezone.com/read/2009/06/11/1/228121/1/deplu-malaysia-janji-selesaikan-konflik-ambalat

Kedubes Malaysia Terima Lima Wakil Demonstran ( krn klo tdk mau menerima mau diusir dari NKRI )

Rabu, 10 Juni 2009 - 17:11 wib

AKARTA - Setelah lama berorasi, akhirnya pihak Kedubes Malaysia bersedia berunding dengan perwakilan para demonstran. Sebanyak lima orang dipersilahkan masuk ke kantor Kedubes Malaysia di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.Lima wakil demonstran yang diutus masuk ke Kedubes Malaysia adalah Ketua Umum Laskar Merah Putih Eddy Hartawan, Ketua Tim Advokasi Laskar Merah Putih Guntur Limbong, Panglima Laskar Merah Putih Josh, Ketua Laskar Mahasiswa Merah Putih Heri serta Yanci.Mereka masuk sebentar ke dalam Kedubes Malaysia, tapi tidak berselang lama para wakil demonstran itu keluar lagi. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Eddy Hartawan menegaskan tidak ada perundingan dengan pihak Malaysia. "Ambalat harga mati," tegasnya di Jakarta, Rabu (10/6/2009).Rupanya Eddy tersinggung dengan jawaban perwakilan Kedubes Malaysia yang menyatakan pihaknya tengah berunding dengan Pemerintah Indonesia mengenai sengketa Perairan Ambalat di Nunukan, Kalimantan Timur."Tidak ada perundingan untuk masalah Ambalat, karena Ambalat harga mati. Jika Anda melakukan perundingan maka Anda sudah tidak menghormati Bangsa Indonesia, karena itu saya juga tidak akan menghormati Anda sebagai Bangsa Malaysia, meski kita satu rumpun," ujar Eddy mengulang pernyataannya kepada wakil Kedubes Malaysia.Tidak berselang lama kemudian, para demonstran membubarkan diri dengan tertib. Mereka bahkan berpamitan kepada para petugas keamanan yang berjaga sejak awal dilakukannya aksi

http://news.okezone.com/read/2009/06/10/1/228014/1/kedubes-malaysia-terima-lima-wakil-demonstran

Soal Ambalat, Panglima Malaysia Akui Salah ( ketakuan sampai kencing di celana )

Rabu, 10 Juni 2009 - 14:52 wib

JAKARTA - Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jenderal Abdul Aziz mengakui pihaknya salah dalam kasus pelanggaran batas di wilayah Ambalat. Namun pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai menerima kunjungan kehormatan Panglima ATM yang didampingi oleh Panglima TNI Joko Santoso di kantor Dephan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2009).

Menurut Panglima ATM seperti disampaikan Menhan, ketidaksengajaan angkatan laut Malaysia dikarenakan ketidaktahuan mereka telah melewati batas wilayah Indonesia. Kapal-kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, merupakan kapal patroli maritim Malaysia yang biasa berpatroli setiap harinya.

Dalam batas wilayah, terdapat dua batas. Pertama bernama batas laut kedaulatan, dan kedua batas daulat. Di batas daulat inilah yang sering dilanggar oleh kapal patroli Malaysia.

Saat ini, kata Menhan hubungan Indonesia-Malaysia sudah bisa terkendali. Rencananya kedua negara akan melanjutkan perundingan Blok Ambalat pada Juli mendatang di Indonesia.

Menurut Menhan, adanya pelanggaran ini disebabkan kedua negara memegang peta berbeda. Malaysia menggunakan peta tahun 1979, sementara Indonesia menggunakan peta tahun 1970.

Masing-masing batas wilayah berbeda dan menimbulkan kesalahpahaman. Namun pada intinya Malaysia tetap mengakui Ambalat sebagai bagian dari NKRI.(hri)(Sukmo Wibowo/Trijaya/mbs)

http://news.okezone.com/read/2009/06/10/1/227945/1/soal-ambalat-panglima-malaysia-akui-salah

Agung: Kapal Malaysia Masuk Ambalat, Tembak Saja!

JAKARTA - DPR tetap menuding pemerintah lembek dan terlalu sabar menanggapi persoalan Ambalat. Padahal, seharusnya pemerintah lebih tegas, bahkan lebih keras lagi, karena Malaysia bukan kali pertama meremehkan Indonesia.

"Selama ini kita selalu direndahkan sebagai bangsa, terutama dalam persoalan TKI dan Ambalat. Seharusnya apabila ada kapal malaysia yang masuk perarian kita, walupuan seinci, tembak saja!" tegas Ketua DPR Agung Laksono di Gedung Nusantara III DPR, lantai, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2009).

Menurut Agung, di sela-sela pertemuan dengan Duta Besar Maroko, Muhamed Majdi dan Ketua Komite untuk Rakyat Palestina Paul Badji, pemerintah sejauh ini belum menunjukkan rasa tersinggung dengan "olok-olok" malaysia itu.

"Karena ini sudah berkali-kali. Kalau perlu pemerintah mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan malaysia, melihat sikap malaysia yang kurang mencerminkan persahabatan sebagai negara serumpun," kata Agung.

Seperti diketahui, menanggapi persoalan perairan Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai teritorial mereka, pemerintah selama ini masih belum bersikap tegas.

TNI sebagai pihak yang berdiri di garis depan perbatasan, masih terus menunggu komando pemerintah, meski kapal perang Malaysia berulang kali masuk ke batas perairan Indonesia, bahkan nelayan lokal pun beberapa kali dikejar-kejar tentara Malaysia.(ded)(mbs)

http://news.okezone.com/read/2009/06/11/1/228220/1/agung-kapal-malaysia-masuk-ambalat-tembak-saja

PEMIMPINNYA SAJA KORUPTOR DAN PEMBUNUH

Najib Tun Razak, PM Malaysia yang Baru Diserang Kasus Korupsi dan Pembunuhan

BERITA - berita-terkini.infogue.com - KUALA LUMPUR - Pucuk pimpinan eksekutif Malaysia berganti. Najib Razak resmi menduduki kursi perdana menteri, menggantikan Abdullah Ahmad Badawi kemarin (3/4). Perdana menteri Malaysia keenam tersebut harus menghadapi tantangan berat, seperti menanggulangi dampak krisis ekonomi, konflik rasialis, dan meningkatkan kembali popularitas UMNO.

Badawi resmi mengundurkan diri, Kamis (2/4). Pengunduran dirinya itu merupakan bagian dari mekanisme internal partai (UMNO) dalam melakukan transisi kepemimpinan. Desakan dari partai berkuasa tersebut akibat merorotnya perolehan suara UMNO pada Pemilu sebelumnya.

Dalam sebuah perayaan sederhana di Istana Negara, Najib berjanji akan melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan seluruh kemampuannya. Setelah prosesi tersebut Najib kemudian melaksanakan salat Jumat bersama beberapa anggota kabinet. Setelah itu dia berziarah ke makam ayahnya, mantan PM Malaysia kedua Abdul Razak Hussein.

Rencananya, Najib mengumumkan jajaran kabinetnya minggu depan. ''Tak seperti Abdullah yang menghadapi krisis dengan kekuatan penuh, Najib tidak demikian (kabinetnya tak sepenuhnya mendukung Najib),'' ujar seorang analis Joceline Tan seperti ditulis The Star.

Malaysia sebagai negara dengan tingkat ekonomi ketiga terbesar di Asia Tenggara, sedang didera krisis. Nilai ekspor yang menjadi pendukung utama perekonomian Malaysia menurun hingga 15,9 persen pada Februari 2009, dibanding tahun lalu. Lebih dari 26 ribu orang menganggur. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Negeri Ringgit akan menurun satu persen pada 2009.

Di awal kepemimpinannya, Najib juga harus menghadapi serangan oposisi yang menuduhnya korupsi dalam pembelian kapal selam dari Prancis, saat menjabat menteri pertahanan. Dia juga diduga terlibat pembunuhan seorang model Mongolia --yang dikenal sebagai orang dekatnya--, yaitu Altantuya. Tentang tuduhan itu, Najib membantahnya dan menganggapnya fitnah.

''Dalam sejarah Malaysia tak pernah ada perdana menteri yang begitu banyak dihinggapi pertanyaan tentang kecurigaan, keraguan, dan tuduhan,'' tambah Lim Kit Siang, seorang pimpinan oposisi. ''(Pengangkatan Najib) memunculkan pertanyaan serius tentang kepantasan, kredibilitas, integritas, dan legitimasinya,'' tandasnya.

Beberapa analis juga khawatir bahwa berbagai tuduhan tersebut akan merintangi tugas politisi 55 tahun tersebut sebagai PM. (cak/ami)

http://berita-terkini.infogue.com/_najib_tun_razak_pm_malaysia_yang_baru_diserang_kasus_korupsi_dan_pembunuhan_

Malaysia Ingin Tiru Model Pengadilan Korupsi

Rabu, 04 Pebruari 2009 Yang sudah kita miliki justru terancam bubar.

Komisi Anti-Korupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission--MACC) mengatakan mereka ingin memiliki Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi seperti yang ada di Indonesia, yang khusus menangani kasus-kasus rasuah. Ironisnya, di Indonesia sendiri keberadaan pengadilan ini justru terancam bubar bila pada Oktober 2009 nanti Dewan Perwakilan Rakyat belum juga menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua MACC Dato' Sri Haji Ahmad Said bin Hamdan mengatakan lembaganya menangkap banyak sekali pelaku penyuapan. Sayangnya, Malaysia belum memiliki pengadilan khusus tersebut. "Ini menyusahkan karena belum ada mahkamah khas (semacam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)," kata Dato' Sri dalam keterangan persnya seusai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta kemarin.

Menurut Dato' Sri, selama ini perkara-perkara rasuah diadili di pengadilan umum. Akibatnya, satu perkara ada yang baru selesai sekitar lima tahun. "Banyak kasus yang tertunda," ujarnya.

Dato' Sri mengatakan komisinya telah menyelamatkan uang negara yang dikorupsi hingga 40 juta ringgit (lebih dari Rp 125 miliar). Pidana terberat untuk pelaku korupsi di Malaysia mencapai 20 tahun, dengan denda 20 ribu ringgit. "Bisa dikenakan penalti hingga lima kali nilai suap," kata dia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Mohammad Jasin menekankan agar rancangan undang-undang pengadilan korupsi segera disahkan. "Bila Oktober 2009 tidak terbentuk, masalahnya nanti akan sama dengan yang dialami Malaysia," kata Jasin dalam kesempatan yang sama.

Menurut Jasin, jika Pengadilan Tipikor bubar, kasus-kasus korupsi tercampur dengan kasus-kasus lain di pengadilan umum. "Saat ini kita sudah baik, jangan mundur lagi."

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengaku pesimistis rancangan tersebut disahkan sebelum tenggat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yakni Oktober 2009. "Prosesnya masih panjang, sekarang saja baru rapat dengar pendapat," ujar Febri. Daftar inventarisasi masalah pun belum disusun.

Pembahasan rancangan tersebut juga bakal terhambat karena anggota Dewan dipastikan akan sibuk mempersiapkan kampanye pemilu legislatif pada April nanti. Waktu pembahasan yang tersisa dianggap terlalu mepet. "Pada 27 Februari mereka sudah reses lagi," ujarnya.

Jasin menambahkan, dalam pertemuan kemarin juga dibahas mengenai kerja sama investigasi di antara dua komisi antikorupsi. "Pertemuan ini untuk menindaklanjuti nota kerja sama kami sejak 2004," katanya.

"Indonesia telah membantu investigasi terhadap kasus korupsi di Malaysia," kata Dato' Sri Haji Ahmad. Salah satunya adalah kerja sama dalam menangani kasus suap yang melibatkan suatu lembaga di Indonesia. Namun, Jasin dan Dato' Sri merahasiakan nama lembaga tersebut. SUTARTO | FAMEGA SYAVIRA | TOMI

Sumber: Koran Tempo, 4 Februari 2009

http://antikorupsi.org/indo/content/view/14127/6/

Ketua Anti Korupsi Malaysia Tersandung Kasus Korupsi

Minggu, 01 April 2007 09:59Kapanlagi.com - Malaysia telah menjatuhkan bos pengamat anti korupsi, dan menolak untuk memperbarui kontrak, setelah adanya tuduhan-tuduhan korupsi terhadapnya.

Perdana Menteri Malaysia yang berupaya memulihkan kepercayaan dalam tiga tahun kampanye anti korupsi, menyatakan keputusannya Jum'at malam (30/03), namun tanpa menyebutkan tuduhan-tuduhan tersebut.

Sebaliknya, dia menyatakan terimakasih kepada Badan Anti Korupsi (ACA), Dirjen Zulkipli Mat Noor, yang kontraknya diperpanjang Sabtu (31/03), atas masa tugasnya selama enam tahun di bidang tersebut.

"Pemerintah menjadikan kesempatan ini untuk menyatakan terimakasih tertingginya dan juga kepada Zulkipli atas pelaksanaan tugasnya sebagai dirjen ACA," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi melalui kantor berita Bernama.

Zulkipli saat ini berada dalam pemeriksaan polisi atas tuduhan-tuduhan yang diungkapkan oleh mantan pejabat ACA lainnya bahwa dia 'mengumpulkan tanah penting dan saham-saham melalui praktik korupsi'.

Zulkipli, seorang mantan anggota polisi, membantah tuduhan-tuduhan itu, yang hanya menyiarkan kulitnya saja bulan lalu, ketika tuduhan-tuduhan tertulis yang dikirimkan beberapa bulan yang lalu bocor. Mantan pejabat tersebut juga mewaspadai kantor perdana menteri atas tuduhan ini.

Polisi juga mendapat pernyataan tersebut dari Zulkipli Rabu, kata kantor berita berita Bernama Jumat malam, mengutip kepala polisi Musa Hassan yang mengatakan, bahwa 21 orang lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut telah memberikan pernyataan.

Perdana Menteri Abdullah yang menang secara mutlak dalam pemilu pada tahun 2004, dengan janji mengatasi korupsi, namun partai oposisi dan pendahulunya, Mahathir Mohamad,` mengatakan kemajuan yang dicapai belum bisa disetujui.

Segera setelah klaim-klaim terhadap Zulkipli mengemukan, skandal lainnya yang melibatkan wakil menteri kepolisian, yang membantah tuduhan-tuduhan bahwa dia terlibat penyogokan untuk membebaskannya dari kasus-kasus dari penjara.

Wakil menteri keamanan dalam negeri, Mohamad Johari Baharum masih menjabat pada posnya, ditunda pemeriksaannya.

Menolak seruan-seruan oposisi pada awal Maret agar Johari dan Zulkifli menangguhkan penyelidikan, Abdullah mengatakan, 85% tuduhan-tuduhan penyuapan itu dikembalikan karena tidak berdasar dan tindakan tersebut harus berdasarkan fakta-fakta, bukan karena kecurigaan. (*/rit)
http://www.kapanlagi.com/h/0000164886.html

Kejahatan Pajak Malaysia dan Filipina Masuk Daftar Hitam OECD

Mereka dianggap tidak mau bekerja sama memberantas kejahatan pajak internasional

VIVAnews - Empat negara yang dianggap sebagai tempat berlindung para pengemplang pajak masuk dalam daftar hitam Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Dua diantaranya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Malaysia (negara bagian Labuan) dan Filipina.

Daftar hitam OECD ini diumumkan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) negara-negara kelompok G-20 di London, Kamis 2 April 2009. Selain Malaysia dan Filipina, Kosta Rika dan Uruguay juga berada dalam daftar hitam negara yang dianggap tidak mau bekerja sama memberantas kejahatan pajak internasional. Negara-negara ini menolak mengadopsi aturan baru mengenai keterbukaan perbankan dan finansial.

Para pemimpin G-20 mengancam akan memberlakukan sanksi kepada negara yang menolak bekerja sama mengenai pajak. Negara itu bisa saja dikeluarkan dari keanggotaan Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF).

"Masa kerahasiaan perbankan sudah berakhir, semua ingin mengadili surga pengemplang pajak, dan semua sadar kita harus menetapkan hukuman," kata Presiden Prancis Nicolas Sarkozy kepada wartawan di London seperti dimuat harian The Straits Times edisi Jumat, 3 April 2009.

Pengumuman daftar ini menunjukkan kekhawatiran bahwa kebijakan rahasia perbankan di negara-negara dalam daftar hitam OECD turut memperburuk krisis ekonomi global dengan cara menutupi nilai nyata sebuah aset. Aktivis pemberantas kemiskinan mengatakan surga-surga penjahat pajak itu memberi tempat bagi koruptor menyimpan harta hasil kejahatannya sehingga merugikan negaranya.

OECD membagi negara-negara ke dalam tiga golongan. Pertama negara yang mengikuti aturan dan berbagi informasi pajak (daftar putih), lalu negara yang menyatakan akan mengikuti aturan namun belum melakukan apa pun (daftar abu-abu), dan negara yang belum menyetujui perubahan aturan perbankan (daftar hitam).

Swiss dan Liechtenstein, yang dikenal memiliki tradisi sejarah perbankan telah mengatakan akan melonggarkan aturan kerahasiaan perbankan mereka, bulan lalu. Selain Swiss dan Liechtenstein, Monako dan Alpine juga telah naik ke daftar abu-abu.

Negara lain dalam daftar abu-abu itu antara lain Singapura, Belgia, Brunei Darussalam, Chili, Antilles (Belanda), Luxembourg, dan Bahamas, Bermuda, Cayman di kepulauan Karibia.

Sementara daftar putih berisi Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat. (AP)