Tim Mega-Pro: Pernyataan SBY Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan akan ada kelompok yang menduduki kantor KPU karena tak puas dengan hasil pilpres dalam pidatonya kemarin dinilai menuding pasangan capres dan cawapres lainnya sebagai pihak yang tidak siap kalah dalam pilpres 2009.

ADVERTISEMENT

Anggota Tim Advokasi pasangan Mega-Prabowo, Arteria Dahlan menyayangkan pernyataan SBY tersebut. "Ada sinyalemen bahwa dalam penyampaian keberatan dalam sidang KPU nanti diartikan bahwa kami tidak siap kalah," kata Arteria dalam keterangan pers bersama di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Arteria mengatakan pernyataan SBY itu telah menimbulkan sikap tidak saling percaya tak hanya di kalangan elit tapi juga di kalangan akar rumput. "Menyesatkan, memperkeruh dan menghangatkan kondisi politik yang sebenarnya sudah cukup kondusif," lanjut Arteria.

Padahal menurut Arteria, SBY seharusnya justru berupaya mempersatukan bangsa melawan terorisme. Arteria juga menyinggung bahwa fakta dan bukti yang disebutkan SBY dalam pidatonya kemarin tidak perlu disebarkan ke publik karena merupakan konsumsi internal dan berstatus rahasia negara. "Artinya pengungkapan info intelijen di depan publik merupakan pembongkaran rahasia negara dan itu melanggar UU," tandas Arteria.

http://id.news.yahoo.com/kmps/20090719/tpl-tim-mega-pro-pernyataan-sby-menyesat-81d2141.html

Laporan Perdagangan Manusia Deplu AS

Malaysia Masuk Daftar Perbudakan Modern, Malaysia kini masuk daftar bersama Arab Saudi, Kuwait dan negara Afrika

Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiati

Malaysia kembali masuk daftar hitam perbudakan modern versi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). Dalam daftar tahunan yang dirilis Selasa lalu, AS juga menambahkan enam negara Afrika ke dalam daftar hitam (watch list). Negara-negara tersebut adalah Chad, Eritrea, Nigeria, Mauritania, Swaziland, dan Zimbabwe.

Seorang aktivis di Malaysia menganggap bahwa laporan perdagangan manusia (Trafficking in Persons (TIP) Report) tahun 2009 yang disusun Departemen Luar Negeri AS merupakan laporan yang wajar. Ini mengingat masih belum optimalnya peran Malaysia dalam berupaya mengatasi perdagangan manusia.

"Laporan ini memang ada benarnya terkait dengan penyelundupan tenaga kerja, yang termasuk dalam bentuk perbudakan," direktur lembaga Tenaganita, Irene Fernandez, seperti yang dikutip di laman harian The Star, Rabu 17 Juni 2009.

"TIP Report 2009," seperti yang dimuat di laman Departemen Luar Negeri AS, merupakan laporan tahunan yang menganalisis upaya 173 negara dalam menindak perdagangan manusia dengan tujuan kerja paksa, prostitusi, militer, dan alasan lain. Sebanyak 17 negara yang masuk dalam daftar hitam bisa menghadapi sanksi, termasuk tidak menerima bantuan AS yang tidak berkaitan dengan kemanusiaan dan perdagangan.

"Ini adalah perbudakan modern, kejahatan yang menyebar di dunia, sehingga orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan bisa menyediakan orang-orang untuk mengalami penyiksaan demi keuntungan finansial," kata Menteri Luar Negeri Hillary Clinton saat mengumumkan laporan tersebut. "Laporan Perdagangan Manusia" menyebutkan, krisis ekonomi global juga meningkatkan perdagangan manusia.

Laporan itu menyebutkan bahwa Malaysia tidak hanya gagal untuk mematuhi sepenuhnya standar minimum untuk menghapus perdagangan manusia. Malaysia juga tidak melakukan upaya signifikan untuk berusaha membasmi perdagangan manusia.

Dalam laporan tahun lalu, Malaysia berhasil "diangkat" masuk ke daftar negara yang harus diawasi karena dianggap melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar. Sedangkan pada tahun 2007, Malaysia berada dalam daftar hitam.

Laporan tahun ini menyebutkan bahwa sementara pemerintah Malaysia mengambil langkah-langkah awal untuk memerangi perdagangan seksual, pemerintah masih harus menghalangi sepenuhnya perdagangan pekerja di Malaysia.

Fernandez mengungkapkan bahwa sebenarnya dia dan kalangan aktivis hak asasi manusia di Malaysia telah menyinggung kepada pemerintah mengenai buruknya masalah penanganan penyelundupan manusia.

"Kami juga telah menggelar sejumlah diskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah, namun tidak ada yang bergerak," kata Fernandez mengomentari laporan TIP setebal 324 halaman yang dirils Selasa, 16 Juni 2009. Dia mengingatkan bahwa negara-negara yang masuk dalam daftar hitam (watch list) kemungkinan bisa menghadapi sanksi dari AS.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin Tun Hussein, menuntut penjelasan dari Amerika Serikat atas laporan TIP itu. "Kami ingin minta penjelasan apa kriteria yang menyebabkan Malaysia masuk dalam daftar hitam," kata Hishammuddin.

Dia mengungkapkan bahwa Malaysia kini bekerja sama dengan Australia dan Inggris dalam membuat perjanjian tripartit atas perdagangan manusia.

Negara yang tetap berada dalam daftar adalah sekutu-sekutu AS, seperti Arab Saudi dan Kuwait. Selain negara sekutu AS, Kuba, Fiji, Iran, Myanmar, Korea Utara, Papua New Guinea, Sudan, dan Suriah, juga berada dalam daftar laporan Deplu AS untuk tahun 2009. Sementara negara yang dihapus dari daftar adalah Qatar, Oman, Aljazair, dan Moldova.

http://dunia.vivanews.com/news/read/67628-malaysia_masuk_daftar_perbudakan_modern

Malaysia Masuk Daftar Hitam Perbudakan Modern

Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiati

Menteri Malaysia: Penilaian AS Tidak Adil
Perdagangan manusia tidak bisa diatasi dalam waktu satu malam

Malaysia akan meminta penjelasan dari kedutaan besar Amerika Serikat (AS) terkait laporan Departeman Luar Negeri AS yang menempatkan Malaysia dalam daftar hitam perbudakan modern. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, kemarin mengatakan bahwa justifikasi di luar kontrol pemerintah Malaysia adalah tidak adil.

"Saya perlu tahu apa yang menjadi isu di sini. Jika ini berada dalam kontrol kami, kami akan melakukan apapun untuk mengatasinya, tetapi tentu saja ada batasan-batasan," kata Hishammuddin, seperti dikutip dari laman harian The New Straits Times, Kamis 18 Juni 2009. "Perbatasan dan batas pantai kami tidak sangat tertutup dan mereka harus realistis tentang ini dan menganggap kondisi ini sebagai pertimbangan."

Dia mengatakan, masalah perdagangan manusia tidak bisa diatasi dalam waktu satu malam. "Kami akan mendapat perhitungan yang benar dan akuran dari kedutaan AS. Seperti yang kami lakukan pada 2007, ini bukan sesuatu yang baru," tandas Hishammuddin.

Malaysia kembali masuk daftar hitam (Tier 3 Watch List) dalam Laporan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons Report) 2009 versi Departemen Luar Negeri AS. Dua tahun lalu Malaysia berada dalam daftar yang sama. Namun, setahun kemudian Malaysia berhasil naik peringkat ke "Tier 2 Watch List" karena dianggap telah melakukan upaya signifikan untuk memenuhi standar. Tahun ini, Malaysia kembali turun peringkat.

Menurut Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, perdagangan manusia sama saja dengan bentuk perbudakan modern.

Hishammuddin mengaku tidak terkejut dengan laporan itu, tetapi pemerintah tidak akan mengeluarkan nota protes. Sanksi yang bisa dihadapi adalah tidak menerima bantuan non-kemanusiaan dan non-perdagangan dari AS.

"Apa dampaknya? Jika sanksi ekonomi yang diberlakukan, itu tidak akan mempengaruhi posisi kami dalam kondisi ekonomi lemah saat ini. Perdagangan manusia adalah isu internasional dan mereka tidak punya keberanian selain memasukkan Malaysia ke level itu. Namun ini bukan berarti Malaysia tidak memiliki tanggung jawab atas komunitas global," terang Hishammuddin.

Hishammuddin juga mengatakan, komite kabinet urusan pekerja asing dan komite urusan pekerja legal telah bergabung menjadi satu dan akan diketuai Deputi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. "Mereka akan mendiskusikan soal pengungsi, pekerja ilegal, anak jalanan, dan soal lain," kata Hishammuddin.

"Kami sadar sepenuhnya akan tanggung jawab kami dalam isu-isu ini. Saya akan melakukannya tanpa tekanan dari siapapun karena ini adalah tanggung jawab kami," pungkas Hishammuddin.

http://dunia.vivanews.com/news/read/67645-menteri_malaysia__penilaian_as_tidak_adil

Rencana Pemerintah Malaysia Beri 1 Hari Libur

Majikan Keberatan Jatah Libur Bagi Pembantu
Sebagian majikan khawatir para pembantu bisa terpengaruh hal buruk

Renne R.A Kawilarang, Harriska Farida Adiati

VIVAnews - Para pengguna jasa pembantu rumah tangga asal Indonesia di Malaysia keberatan dengan proposal pemerintah mengenai jatah satu hari libur setiap pekan bagi pembantu rumah tangga. Mereka justru khawatir para pembantu bisa terpengaruh hal buruk jika dibiarkan bebas di hari libur.

Seperti dikutip dari laman harian The Star, Kamis 18 Juni 2009, para majikan merasa bahwa hari libur adalah sesuatu yang harus dibahas antara pekerja dan majikan, dan tidak didikte oleh hukum.

Seorang ibu rumah tangga yang meminta disebut sebagai Azizah mengatakan, pembantu rumah tangganya dari Indonesia selama 13 tahun tidak pernah meminta hari libur, dan dia tampak senang bekerja untuk keluarga Azizah secara full time. "Kemana mereka akan pergi sendiri jika mereka mendapat hari libur?" kata Azizah.

Majikan lain, W.H. Khoo, 44 tahun, mengungkapkan kekhawatiran karena menurutnya, pembantu-pembantu itu akan kebingungan dan ada ancaman bahaya kalau mereka berkumpul bersama orang-orang yang salah. "Saya mengajak pembantu saya nonton film dan berbelanja. Tapi saya tidak mendukung proposal hari libur wajib bagi pembantu," katanya.

Jim, 62 tahun, yang bekerja di sebuah perusahaan dagang mengatakan, dia tidak merasa keberatan mengajak pembantunya pergi bersama keluarganya. Namun dia mengkhawatirkan keselamatan pembantunya kalau dia harus bepergian seorang diri.

Sementara itu, presiden Federasi ASEAN untuk Kesehatan Mental dan Penyakit Kejiwaan, Prof Dr Mohamad Hussain Habil, mengatakan, satu hari libur saja tidak cukup. Dia juga mengatakan bahwa pembantu rumah tangga harus diperlakukan sama dengan pekerja lain berdasarkan undang-undang tenaga kerja.

Hussain menambahkan, sebuah panduan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa diterapkan pada pembantu mereka juga harus disusun untuk majikan.

http://dunia.vivanews.com/news/read/67663-majikan_keberatan_jatah_libur_bagi_pembantu

Prabowo: Repot Jadi Orang Kaya di Indonesia

Sabtu, 13 Juni 2009, 16:42 WIB
"Kalau ada pengusaha dipanggil ketua umum partai pasti langsung stres."

Calon wakil presiden, Prabowo Subianto menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan di depan masyarakat Tionghoa, termasuk beberapa LSM dan media massa berbahasa Mandarin di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta Utara. Menurut Prabowo tak mudah menjadi kaya di Indonesia.

"Di Indonesia, repot juga jadi orang kaya, punya keuntungan sedikit diperas kanan kiri," kata Prabowo, Sabtu 13 Juni 2009.

Pemerasan, tambah Prabowo, bisa dilakukan siapa saja. "Kalau ada pengusaha dipanggil ketua umum partai pasti langsung stres," kata Prabowo.

Ditanya soal target pertumbuhan ekonomi yang dipatok dua digit, Prabowo mengatakan dia memiliki tim ekonomi yang sudah mempelajari fakta dan data. "Berdasarkan data tersebut kita memang mampu mencapai angka pertumbuhan tinggi," kata dia, yakin.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga menjelaskan visi ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan Megawati-Prabowo.

Ekonomi kerakyatan, kata dia, menggarisbawahi bahwa sumber daya ekonomi bangsa harus dimanfaatnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Apakah ini berbau sosialis? Kalau kita mau jujur hampir semua sistem ekonomi di dunia saat ini adalah kompromi antara yang terbaik dari sistem sosialis dan kapitalis," jelas dia.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto (Partai Gerindra) tercatat paling banyak hartanya dibanding calon lain yaitu Rp 1.579.376.223.359 dan US$ 7.572.916.


http://politik.vivanews.com/news/read/66322-prabowo__repot_jadi_orang_kaya_di_indonesia

Prabowo: Ekonomi Kerakyatan Bukan Sosialis

Sabtu, 13 Juni 2009, 14:47 WIB
Tak ada sistem ekonomi yang murni. "Pemerintah membantu orang kaya maupun orang miskin."

Calon wakil presiden, Prabowo Subianto menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan di depan masyarakat Tionghoa, termasuk beberapa LSM dan media massa berbahasa Mandarin di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta utara.

Menurut Prabowo, visi ekonomi yang diusungnya bertujuan mengoreksi sistem ekonomi yang saat ini berlaku. "Masalahnya koreksi ini menimbulkan banyak tanda tanya dan kontroversi, padahal penjelasannya sangat sederhana," kata dia Sabtu 13 Juni 2009.

Ekonomi kerakyatan, kata dia, menggarisbawahi bahwa sumber daya ekonomi bangsa harus dimanfaatnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Apakah ini berbau sosialis? Kalau kita mau jujur hampir semua sistem ekonomi di dunia saat ini adalah kompromi antara yang terbaik dari sistem sosialis dan kapitalis," jelas dia.

Ekonomi kerakyatan, tambah Prabowo, bukan berarti mengharamkan kapitalisme yang memungkinkan kebebasan inovasi, dinamika, dan mengakui kepemilikan individu. "Ini bagus untuk mendukung pembangunan, tapi kalau kita membiarkan dalam tahap sebebas-bebasnya, hal itu bisa mengakibatkan orang miskin dan lemah makin tertinggal jauh," tambah dia.

Prabowo lantas mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy. "Kalau masyarakat tak bisa menyelamatkan dan membantu yang miskin, maka mereka kita juga tak bisa membantu yang kaya," kata dia. Dalam ekonomi kerakyatan, tambah dia, juga ditekankan menjadi kaya adalah kejayaan.

"Sistem kerakyatan mengambil jalan tengah, campuran, the third way. Tidak ada yang murni sosialis," kata dia. Prabowo mengatakan konsep ekonomi kerakyatan seperti dilakukan negara lain yakni Jepang, Korea, China, dan Singapura.

"Pemerintah membantu orang kaya maupun orang miskin," kata dia.

Negara-negara itu, lanjut Prabowo, menganjurkan warganya jadi kaya. Karena tujuan pembangunan suatu bangsa adalah agar kita menjadi kaya," kata Prabowo, kali ini mengutip kata-kata Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, yang kebetulan adalah ayahnya sendiri.

Sebelumnya, Ketua Forum Demokrasi Kebangsaan (Fordeka), Hartono mengatakan masyarakat Tionghoa memertanyakan dampak ekonomi kerakyatan bagi pengusaha. Selain itu dipertanyakan juga target pertumbuhan ekonomi dua digit yang dijanjikan pasangan Megawati-Prabowo.

http://politik.vivanews.com/news/read/66297-prabowo__ekonomi_kerakyatan_bukan_sosialis

Masyarakat Tionghoa Undang Cawapres

Sabtu, 13 Juni 2009, 15:10 WIB
Inilah Jawaban Prabowo Soal Tragedi Mei 1998
Jawaban diungkap di depan masyarakat Tionghoa. "Itu bukan proyek dan suruhan saya."


Kekerasan yang terjadi pada Mei 1998 tak hanya sekedar catatan hitam dalam lembaran sejarah Indonesia, tapi juga luka bagi para korban dan keluarga korban kekerasan. Termasuk masyarakat Tionghoa yang harta bendanya dirampas. Apalagi para perempuan Tionghoa korban pemerkosaan biadab.

Prabowo Subianto yang saat peristiwa tersebut menjabat sebagai Panglima Komando Angkatan Darat memberi penjelasan soal dugaan keterlibatannya.

"Saya memang dituduh melakukan banyak hal termasuk dituduh melakukan kudeta tapi bukti sejarah menunjukan saya tidak melakukan kudeta karena saya percaya pada prinsip-prinsip demokrasi," kata dia depan masyarakat Tionghoa, termasuk beberapa LSM dan media massa berbahasa Mandarin di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 13 Juni 2009.

Kata Prabowo, saat itu menjaga stabilitas jadi fokus utama. "Saat itu saya adalah pejabat dalam suatu pemerintahan, setelah itu ada pergantian rezim. Apa yang oleh satu pemerintahan disebut sebagai penahanan, oleh pemerintahan selanjutnya bisa diartikan sebagai penculikan," kata dia.

Sebagai Pangkostrad, kata Prabowo, dia mengambil tanggung jawab. "Itu bukan proyek dan suruhan saya," kata dia. Prabowo lalu mengaku sudah ada rekonsiliasi. "Namun, saya juga minta maaf," kata dia.

Selain menjawab pertanyaan pengunjung soal peristiwa Mei 1998, Prabowo juga membagi-bagikan buku berjudul 'Huru-hara Mei 1998' karya Fadli Zon, yang saat ini menjadi Wakil Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Kerusuhan terjadi di Indonesia pada 13 Mei - 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta dan beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa. Selain itu banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa juga menjadi sasaran amuk massa, terutama di Jakarta dan Surakarta. Juga terdapat puluhan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dalam kerusuhan tersebut.

Pada peringatan 11 tahun peristiwa Mei 1998, sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di kantor Kontras mengadakan 'May Tribunal', sebagai representasi pengadilan rakyat. Mereka menuntut Pengadilan HAM ad hoc mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa itu.


http://politik.vivanews.com/news/read/66304-inilah_jawaban_prabowo_soal_tragedi_mei_1998